Bank Indonesia (BI) dan Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional 2025
Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan moneter dan mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan BI perlu terus diperkuat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Langkah-langkah ini juga diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat.
Kebijakan Moneter BI 2025
Kebijakan moneter BI pada tahun 2025 akan tetap diarahkan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini akan ditempuh secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, BI juga akan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan menjaga stabilitas eksternal dari rambatan global.
Kebijakan Makroprudensial 2025
Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan pada tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial akan dilakukan melalui tiga instrumen pokok, yaitu:
- Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja dengan peningkatan jumlah insentif dan bank penerima mulai Januari 2025.
- Kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta kebijakan uang muka kredit properti dan otomotif.
- Penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan Sistem Pembayaran 2025
Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 akan dilakukan melalui lima langkah inisiatif, antara lain:
- Pengembangan New BI-FAST dan fast payment.
- Modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran.
- Konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI).
BI juga akan melakukan inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta merchant. Pendirian Bank Indonesia Digital Inovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan sistem pembayaran yang modern.
Pendalaman Pasar Uang dan Valas 2025
Kebijakan pendalaman pasar uang pada tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan BI serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini juga akan didasarkan pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030.
Pengembangan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
BI juga akan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi. Peran BI sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah juga akan terus diperkuat sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil oleh BI, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sinergi kebijakan antara BI dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh di masa depan.
Terakhir, mari kita dukung upaya BI dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
